Latar Belakang
Peristiwa G30-S/PKI atau gerakan 30
september merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia.
G30S/PKI atau disingkat Gestapu (
Gerakan September Tiga Puluh ) atau Gestok ( Gerakan Satu Oktober ) ini terjadi
pada tangal 30 september sampai dengan tanggal 1 oktober 1965 yang menyebabkan enam
perwira tinggi dan seorang perwira
pertama Angkatan Darat serta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. PKI dipercaya sebagai dalang dari peristiwa penculikan dan pembunuhan
ini. Pemberontakan ini dilatarbelakangi
oleh tujuan untuk merebut kekuasaan
pemerintahan yang ada pada saat itu dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi
Komunisme.
Menurut
Sudirjo, (1977:39-42) Selain karena ingin merebut kekuasaan, ada juga faktor lain
yang membuat mereka melakukan pemberontakan itu, yakni :
1)
1). Angkatan Darat menolak pembentukan
Angkatan Kelima
Angkatan Kelima merupakan
unsur pertahanan keamanan
Republik Indonesia yang diduga
sebagai gagasan dari Partai Komunis
Indonesia (PKI). Angkatan ini diambil dari kalangan buruh dan
petani yang dipersenjatai. Namun
versi lain menyebutkan
bahwa Angkatan Kelima merupakan
ide dari Presiden Soekarno
untuk menambah angkatan
bersenjata di Indonesia karena menerima bantuan dari luar negeri.
2)
2). Anggkatan Darat menolak adanya
Nasakomisasi .
Nasakomisasi/nasakom (Nasional, Agama, Komunis) merupakan
ajaran Bung Karno yang mengharuskan adanya persatuan “nasional progresif revolusioner” . Ajaran Nasakom ini oleh PKI diharuskan untuk diterapkan secara
struktural, yaitu bahwa dalam
setiap badan dan
kegiatan negara, termasuk ABRI, golongan komunis harus diikutsertakan.
Awal mulanya yaitu pada tanggal 1 - 10 Juni
1965 di berbagai
tempat di Indonesia diadakan
pendidikan kilat kader Nasakom yang diselenggarakan oleh Front
Nasional yang merupakan salah satu
usaha dari indoktrinasi (antara lain
Kursus Kader Revolusi) yang dilakukan pada
masa itu (Sucipto,2013:33).
3). Angkatan Darat Menolak Poros Jakarta-Peking
Poros Jakarta Peking merupakan salah
satu usaha untuk mewujudkan Nefo yang merupakan salah satu hal yang melandasi
adanya Politik Konfrontasi. Pada saat itu di Indonesia sedang diberlakukan Politik
Kontfontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis
seperti Negara Eropa Barat
dan Amerika Serikat. Nefo sendiri merupakan kekuatan baru
yang muncul dari negara-negara progresif
revolusioner (termasuk
Indonesia dan negara-negara komunis
umumnya) yang anti imperialisme dan
kolonialisme (Sudirjo,1977:41).
Peristiwa Pemberontakan G30S/PKI
Beberapa hari menjelang
terjadinya peristiwa G.30.S/PKI,
terdengar kabar bahwa kesehatan Presiden Soekarno
menurun dan kemungkinan akan
lumpuh atau meninggal. Mengetahui hal
tersebut Dipa Nusantara Aidit langsung
memulai gerakan dengan membuat
sebuah rencana pergerakan terlebih dahulu . Kemudian, Rencana gerakan tersebut diserahkan
kepada Kamaruzaman alias Syam yang
diangkat sebagai ketua Biro
Khusus Partai Komunis
Indonesia (PKI) yang sebelumnya
telah disetujui oleh Dipa
Nusantara Aidit sendiri. Biro
khusus ini menghubungi kadernya dikalangan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ABRI) , seperti Brigadil Jenderal Supardjo, Letnan Kolonel Untung dari
Cakrabirawa, Kolonel Sunardi
dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) , Marsekal Madya
Omar Dani dari Angkatan Udara (AU)
dan Kolonel Anwar dari
Kepolisian. Menjelang pelaksanaan pemberontakan Gestapu 1965,
pimpinan PKI telah beberapa kali
mengadakan pertemuan rahasia secara
berpindah-pindah dari satu tempat ke
tempat yang lain. Kolonel
Untung sebagai pemimpin dari
Gerakan G30-S/PKI tahun 1965, memerintahkan
kepada seluruh anggotanya untuk
siap dan mulai bergerak pada
dini hari 1
Oktober 1965 untuk melakukan
serangkaian penculikan dan pembunuhan
terhadap 6 perwira tinggi dan
seorang perwira pertama
dari Angkatan Darat yang dibunuh dan
diculik dari kediamannya
masing-masing, (Sucipto,2013:112-114).
Mereka
dibunuh dan dianiaya secara kejam diluar batas perikemanusiaan. Kemudian
jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Lubang
Buaya merupakan sebuah desa yang
terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Tama (Lanutama) Halim Perdana
Kusumah, Jakarta. Adapun enam perwira tinggi dan seorang perwira
pertama Angkatan Darat yang
menjadi korban dari pemberontakan G30-S/PKI yaitu:
1). Mayjen Ahmad Yani (Menteri/Panglima
Angkatan Darat),
2). Mayjen Raden Soeprapto (Deputi II
Men/Pangat),
3). Mayjen Siswondo Parman
(Asisten I Men/Pangad)
4). Mayjen Mas Tirtodarmo Haryono
(Deputi III Men/Pangad),
5). Brigjen Donald Izacus Panjaitan
(Asisten IV Men/Pangad)
6). Brigjen Sutoyo Siswomihardjo
(Inspektur Keehakiman/Oditur Jenderal AD).
7). Letnan Satu Piere Andreas Tendean
(Ajudan Jenderal A.H. Nasution)
Dalam
proses penculikan para perwira tinggi Angkatan Darat tersebut, PKI juga
berusaha menculik Jendral A.H. Nasution. Namun, usaha mereka gagal karena Jendral A.H.
Nasution dapat meloloskan diri dari
kepungan PKI. Akan tetapi, putri
JendralA.H. Nasution yaitu Ade Irma
Suryani Nasution dan Letnan Piere
Tendean yang merupakan ajudan Jendral A.H. Nasution serta
Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun telah menjadi korban.
Selain
itu, PKI juga melakukan pemberontakan di berbagai tempat di seluruh Indonesia
dan salah satunya yaitu di Yogyakarta. Dalam pemberontakan ini PKI telah
membunuh Kolonel Katamso Dharmokusumo
dan Letnan Kolonel Sugiyono
Mangunwiyoto. Pembunuhan
dilakukan dengan cara kejam.
Sebelumnya, para perwira Pancasila itu disiksa
dengan keji yang kemudian
jenazahnya diseret dan dibuang ke dalamsumur
di Lubang Buaya
(Sudharmono,1985:43).
Tindakan Penumpasan G30S/PKI
Operasi penumpasan G30-S/PKI
dilakukan pada hari Jumat tanggal
1 Oktober 1965. Mayor Jenderal Soeharto
yang menjabat Panglima Komando
Strategis Angkatan Darat (Kostrad)
mengambil alih Komando Angkatan Darat.
Di bawah pimpinan Kolonel Sarwo
Edhi Wibowo Studio Radio Republik Indonesia
(RRI) pusat, gedung besar telekomunikasi
dapat direbut kembali serta
penangkapan terhadap pemberontakan PKI. Sebelumnya, para Jenderal yang diculik dan berussaha dibunuh itu dituduh mengadakan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah. Mereka menyebut ada "Dewan Jenderal" yang akan mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno. Tetapi tuduhan ini ternyata tidak benar justru G30-S/PKI inilah yang sebenarnya berusaha mengadakan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah yang sah. Hal ini terbukti dengan dikuasainya Studio RRI Pusat Jakarta yang berada di Jl. Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang berada di Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Penumpasan pemberontakan G30-S/PKI dilakukan oleh Mayjend Soeharto yang sebelumnya telah mengambil alih Komando Angkatan Darat. Pada tanggal 2 Oktober beliau diberi tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dengan keputusan Presiden No.142/KOTI/1965 Tanggal 1 November 1965, penugasan tersebut lebih dipertegas dengan pengangkatan beliau sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Sudharmono,1985:52). Dalam penumpasan G30-S/PKI, Mayjend Soeharto mulai menyusun sebuah rencana penumpasan yang selanjutnya mengkonsolidasikan serta menggerakan personil Markas Komando Strategis Angkatan Darat dan satuan- satuan lain yang ada di Jakarta yang tidak mendukung G30-S/PKI. Setelah pasukan-pasukan yang dipengaruhi PKI telah disadarkan, langkah selanjutnya yaitu merebut kembali Studio RRI Pusat di Jakarta dan Kantor Telekomunikasi yang sejak pagi diduduki oleh PKI. Dalam usaha penumpasan G30-S/PKI diberbagai daerah di Indonesia ini, para ABRI juga mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia dan organisasi-organisasi lain yang masih setia kepada pancasila.
Daftar Pustaka
Sebastianus S. Rahmat, Artikel :
Pengaruh Pemutaran Film G 30 S/PKI Terhadap
Nasinalisme Siswa Kelas X SMK PGRI 3 SIDOARJO Tahun Pelajaran 2017/2018,
(Sidoarjo : STKIP PGRI,2018 )
Albyanka Romero Himawan & Nala
Nandana Undiana, Jurnal: Pandangan
Mahasiswa Terhadap Film Penghianatan G30S/PKI, (UPI,2021)
Adi Gunanto, Modul Pembelajaran Sejarah Indonesia Untuk
SMA/SMK/MA Semester 1 kelas XII (CV. Putra Kertonatan ), Sukoharjo
Andrianto, Kontroversi
Keterlibatan Soeharto Dalam Penumpasan G30s/PKI 1965 (Universitas Veteran
Bangun Nusantara, Sukoharjo)